Postingan Populer

Halaman

kontak

Rabu, 23 Mei 2018

Subyek Dan Objek Hukum

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Didalam masyarakat manusia selalu berhubungan satu sama lain. Kehidupan bersama itu menyebabkan adanya intraksi, kontak atau hubungan satu sama lain. Kontak dapat berarti hubungan yang menyenangkan atau hubungan yang menimbulkan konflik atau pertentangan.
Mengingat akan banyaknya kepentingan tidak mustahil terjadi konflik atau bentrokan antara sesama manusia, karena kepentingannya bertentangan. Konflik atau pertentangan itu terjadi apabila dalam melaksanakan atau mengejar kepentingannya seorang merugikan orang lain. Di dalam kehidupan masyarakat hal itu tidak dapat dihindarkan.
Manusia berkepentingan bahwa ia merasa aman. Aman berarti bahwa kepentingan-kepentinganya tidak diganggu, bahwa ia dapat memenuhi kepentingannya dengan tenang. Oleh karena itu ia mengharapkan kepentingan-kepentingannya dilindungi terhadap konflik, gangguan-ganggguan dan bahaya yang mengancam serta menyerang kepentingan dirinya dan kehidupan bersama. Manusia akan selalu berusaha agar tatanan masyarakat selalu dalam keadaan seimbang, karena tatanan masyarakat yang seimbang menciptakan suasanan tertib, damai, aman, dan nyaman yang merupakan jaminan kelangsuungan hidupnya. Oleh kerena itu keseimbangan tatanan masyarakat yang terganggu haruslah dipulihkan ke keadaan semula (restitutio in integrum=kembali ke keadaan semula).
Di mana ada kontak antar manusia diperlukan perlindungan kepentingan. Terutama apabila terjadi konflik barulah dirasakan akan kebutuhan itu.
Jadi manusia didalam masyarakat memerlukan perlindungan kepentinagan . perlindungan kepentingan itu tercapai dengan terciptanya pedoman atau peraturan hidup yang menentukan bagaimana manusia harus bertingkah laku dalam masyarakat agar tidak merugikan orang lain dan dirinya sendiri. Pedoman, patokan atau ukuran berprilaku atau bersifat dalam kehidupan bersama ini disebut norma atau kaidah sosial atau lebi hsering kita artikan adalah hukum.
1.2 Rumusan Masalah
1. Bagaimanakah proses adanya hukum?
2. Apakah yang temasuk subyek dan obyek hukum itu?
3. Bagaimanakah hak dan kewajiban didalam hukum?
4. Bagaimanakah norma-norma didalam masyarakat?
1.3 Tujuan penulisan
1. Untuk memenuhi tugas kelompok mata kuliah ilmu hukum
2. Untuk menjelaskan proses adanya hukum
3. Untuk menjelaskan subyek dan obyak didalam hukum
4. Untuk menjelaskan hak dan kewajiban didalam hukum
5. Untuk menjelaskan norma-norma didalam masyarakat



BAB II
PEMBAHASAN

2.1 A. Lahirnya Hukum
Pertanyaan yang tidak mudah dijawab sampai hari ini adalah kapan sesungguhnya hukum itu lahir? Berapa usianya? Yang jelas hukum itu mulai ada dan dikenal sudah sejak lama sekali, bahkan ada yang berpendapat usia hukum itu sama dengan usia manusia sendiri. Ada sebuah ungkapan “ubi societas ibi ius”, yaitu di mana ada masyarakat maka di sana ada hukum. Bahkan ada yang berpendapat bahwa hukum itu lebih tua usianya dibanding manusia, karena jauh sebelum ada manusia Tuhan telah menetapkan sunnatulloh (hukum alam) yang mengatur alam semesta, semisal bagaimana bumi dan planet-planet lain berputar di orbitnya mengitari matahari. Kemudian ketika Tuhan menciptakan nenek moyang manusia (Adam dan Hawa) yang diyakini sebagai manusia pertama, yang menghuni dan mengelola isi bumi, Tuhan juga sudah melengkapinya aturan hukum tertentu, seperti hukum perkawinan. Sebagai contoh ketika mereka akan menikahkan anak-anaknya yaitu Habil dan Qobil harus diselang seling dengan saudara perempuannya.
Sebagai mahluk sosial (zoon politicon), manusia[14] dalam berinteraksi satu sama lain seringkali tidak dapat menghindari adanya bentrokan-bentrokan kepentingan (conflict of interest) di antara mereka. Konflik yang terjadi dapat menimbulkan kerugian, karena biasanya disertai pelanggaran hak dan kewajiban dari pihak satu terhadap pihak lain. Konflik-konflik semacam itu tidak mungkin dibiarkan begitu saja, tetapi memerlukan sarana hukum untuk menyelesaikannya. Dalam keadaan seperti itulah, hukum diperlukan kehadirannya untuk mengatasi berbagai persoalan yang terjadi. Tanpa hukum, kehidupan manusia akan liar, siapa yang kuat dialah yang menang. Disamping mengatur pergaulan hidup manusia secara damai[15] dan menjamin adanya kebahagiaan sebanyak-banyaknya pada orang sebanyak-banyaknya[16] tujuan hukum juga untuk melindungi kepentingan manusia dalam mempertahankan hak dan kewajibannya[17].
Hakekatnya hukum sendiri dapat dibedakan antara hukum tertulis dan hukum tidak tertulis atau hukum undang-undang dan hukum kebiasaan. Secara kronologis, harus lebih dahulu disebut hukum tidak tertulis atau hukum kebiasaan, kemudian baru hukum tertulis dan hukum perundang-undangan. Lahirnya hukum tertulis itu pasti baru pada saat orang-orang sudah mulai pandai menulis dan membaca, sedang hukum undang-undang tatkala dalam masyarakat itu telah terbentuk negara dan disusun badan perundang-undangannya walaupun masih bersifat sederhana sekali. Dengan demikian, suatu hal yang logis apabila hukum kebiasaan atau hukum tidak tertulis usianya lebih tua dibandingkan dengan hukum tertulis atau hukum perundang-undangan. Hukum kebiasaan atau hukum tidak tertulis sudah lama dikenal, terhitung sejak orang-orang belum mengenal tulis baca sama sekali, asal orang-orang itu sudah hidup bermasyarakat. Hukum kebiasaan ini sumbernya ialah kebiasaan sehari-hari, yang didasarkan pada pandangan dan kesadaran orang-orang dalam masyarakat yang bersangkutan, bahwa kebiasaan itu adalah memang seharusnya ditaati. Secara tradisionil, penguasa-penguasa dahulu hanya mendasarkan cara-cara pemerintahannya kepada pertimbangan penilaian-penilaiannya sendiri saja. Sebelum tahun 1800 SM, sebagian besar hukum yang digunakan pada saat itu adalah hukum kebiasaan.
Sejalan dengan kemajuan kemasyarakatan dan kenegaraan yang makin lama makin luas, makin sibuk, makin ramai dan lain-lain, orang mulai merasa tidak cukup puas dengan hukum-hukum yang tidak tertulis saja, baik dalam hubungan-hubungan hidupnya sehari-hari atau dalam hubungan pemerintahannya. Perlu dicatat bahwa kebiasaan itu menjadi samar-samar di sana-sini memperlihatkan perbedaan-perbedaan yang terlampau besar menurut keadaan tempat dan waktu. Sehingga di dalamnya tidak ada kepastian hukum atau keseragaman hukum.
Oleh karena itu, dalam perkembangannya manusia mulai membutuhkan hukum dalam bentuk tertulis dan kemudian dibuatlah hukum tertulis. Hukum tertulis untuk pertama kalinya yang dikenal dalam sejarah adalahUndang-Undang Hamurabi, pada zaman kerajaan Babilonia, pada sekitar tahun 1950 SM. Jadi undang-undang pertama kali bukan lahir di Eropa. Tetapi ada juga pendapat yang mengatakan bahwa mula-mula ahli-ahli hukum Romawilah yang menghendaki bahwa peraturan-peraturan hukum itu hendaknya dituliskan. Bukan itu saja, malahan lebih jauh himpunan peraturan-peraturan hukum itu ditetapkan dengan pasti dalam Kitab-kitab Undang-Undang (kodifikasi) dan hanya himpunan undang-undanglah yang hendaknya dianggap satu-satunya sumber hukum.

2. 2 Subyek dan Obyek Hukum
2.2.1         Subjek Hukum
Subjek hukum ialah segala sesuatu yang mempunyaikewenangan hukum(persoonlijkheid)[18]atau hak dan kewajiban (rechtsdrager) menurut hukum. Dalam kehidupan sehari-hari, yang menjadi subyek hukum dalam sistem hukum Indonesia, yang sudah barang tentu bertitik tolak dari sistem hukum Belanda.
Dalam dunia hukum, subyek hukum dapat diartikan sebagai pembawa hak, yakni manusia dan badan hukum.
2.2.1.1 Manusia (naturlife persoon)
Menurut hukum, tiap-tiap seorang manusia sudah menjadi subyek hukum secara kodrati atau secara alami. Anak-anak serta balita pun sudah dianggap sebagai subyek hukum. Bahkan bayi yang masih berada dalam kandungan[19]pun bisa dianggap sebagai subyek hukum bila terdapat urusan atau kepentingan yang menghendakinya.
Disamping itu berdasarkan undang-undang, orang dikatakan telah meninggal dunia apabila ia hilang atau tidak diketahui keberadaannya dan tidak ada kepastian apakah ia masih hidup dalam tenggang waktu setelah lewat lima tahun sejak ia meninggalkan kediamannya[20]. Berdasarkan ketentuan undang-undang tersebut maka hak dan kewajiban orang yang tela dinyatakan menurut hukum meninggal dunia itu telah berakhir dan segala hak dan kewajibannya beralih kepada ahli warisnya.
Meskipun menurut hukum setiap orang mempunyai atau sebagai pendukung hak dan kewajiaban, namun ada beberapa golongan yang oleh hukum dipandang sebagai subyek hukum yang "tidak cakap" hukum. Maka dalam melakukan perbuatan-perbuatan hukum mereka harus diwakili atau dibantu oleh orang lain. Misalnya terkait tentang kawin orang dibawah umur[21], Orang yang tidak sehat pikirannya (gila), pemabuk, pemboros, yakni mereka yang ditaruh dibawah pengampuan, dan perempuan dalam pernikahan.
2.2.1.2 Badan Hukum[22] (recht persoon)
Badan hukum adalah suatu badan yang terdiri dari kumpulan orang yang diberi status "persoon" oleh hukum sehingga mempunyai hak dan kewajiban. Badan hukum dapat menjalankan perbuatan hukum sebagai pembawa hak manusia. Seperti melakukan perjanjian, mempunyai kekayaan yang terlepas dari para anggotanya dan sebagainya. Perbedaan badan hukum dengan manusia sebagai pembawa hak adalah badan hukum tidak dapat melakukan perkawinan, tidak dapat diberi hukuman penjara, tetapi badan hukum dimungkinkan dapat dibubarkan. Badan hukum dibagi dua yaitu,
2.2.1.2.1 badan hukum dalam lingkungan publik seperti negara, provinsi, kabupaten desa, subak dan lain-lain.
2.2.1.2.2 Badan hukum dala lingkungan hukum privat seperti koperasi, wakaf dan lain-lain.

 2.2.2 Obyek Hukum
Obyek hukum ialah segala sesuatu yang dapat menjadi hak dari subyek hukum. Atau segala sesuatu yang dapat menjadi obyek suatu perhubungan hukum. Obyek hukum dapat pula disebut sebagai benda. Merujuk pada KUHPerdata, benda[23] adalah tiap-tiap barang atau tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik.
Benda itu sendiri dibagi menjadi :

2.2.2.    1 Berwujud / Konkrit[24]
2.2.2.1.1        Benda bergerak[25]
        bergerak sendiri, contoh : hewan
        digerakkan, contoh : kendaraan
2.2.2.1.2        Benda tak bergerak[26], contoh tanah, pohon-pohon dsb.
2.2.2     2 Tidak Berwujud/ Abstrak contoh gas, pulsa dsb.
2.     3 Hak dan Kewjiban didalam Hukum
Hukum itu bukanlah merupakan tujuan, melainkan alat untuk mencapai tujuan yang bersifat non-yuridis dan berkembang karena rangsangan dari luar hukum. Faktor-faktor luar hukum itulah yang membuat hukum itu dinamis[27]. Hukum mengatur hubungan hukum. Hubungan hukum itu terdiri dari ikatan-ikatan individu-sosial. Ikatan-ikatan itu tercermin pada hak dan kewajiban.
Hukum sebagai kumpulan peraturan atau kaedah mempunyai isi yang bersifat umum dannormatif[28].
Hukum itu mengatur hubungan hukum antara tiap orang, tiap masyarakat, tiap lembaga, bahkan tiap negara. Hubungan hukum tersebut terlaksana pada hak dan kewajiban yang diberikan oleh hukum.
Setiap hubungan hukum yang diciptakan oleh hukum selalu mempunyai dua sisi. Sisi yang satu ialah hak dan sisi lainnya adalah kewajiban. Tidak ada hak tanpa kewajiban. Sebaliknya tidak ada kewajiban tanpa hak. Karena pada hakikatnya sesuatu pasti ada pasangannya. Misalnya, Sultan menjual mobil kepada adib.
Maka Sultan: 1. berkewajiban menyerahkan mobil kepada Adib
2. berhak meminta pembayaran harga mobil kepada Adib
Maka Adib: 1. berkewajiban membayar harga mobil kepada Sultan
2. berhak meminta mobil Sultan setelah dibayar
Hak adalah suatu kewenangan atau kekuasaan yang diberikan oleh hukum. Suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum. Baik pribadi maupun umum. Dapat diartikan bahwa hak adalah sesuatu yang patut atau layak diterima. Contoh hak : hak untuk hidup, hak untuk mempunyai keyakinan dan lain-lain.
Sedangkan kewajiban adalah suatu beban atau tanggungan yang bersifat kontraktual. Hak dan kewajiban itu timbul apabial terjadi hubungan hukum antara dua piahak yang didasarkan pada suatu kontrak atau perjanjian. Jadi selama hubungan hubungan hukum yang lahir dari perjanjian itu belum berakhir, maka pada salah satu pihak ada beban kontraktual, ada keharusan dan kewajiban ntuk memenuhinya. Sebaliknya apa yang dimaksud dengan tanggung jawab adalah beban yang sifatnya moral. Pada dasarnya sejak lahirnya kewajiban sudah lahir pula tanggung jawab. Akan tetapi kalau kemudian kewajiban tidak dilaksanakan dan hubungan hukumnya hapus karena daluarsa (bukan karena berakhirnya hubungan hukum karena telah dipenuhinya kewajiban), maka tanggung jawab itu tampaknya lebih menonjol. jadi kewajiban merupakan beban kontraktual, sedangkan tanggung jawab merupakan beban moral.
Perwujudan hukummenjadi hak dan kewajiban itu terjadi dengan adanya perantaraan peristiwa hukum. Segala peristiwa atau kejadian dalam keadaan tertentu adalah peristiwa hukum. Untuk terciptanya suatu hak dan kewajiban diperlukan terjadinya peristiwa yang oleh hukum dihubungkan sebagai akibat. Karena pada umumnya hukum itu bersifat pasif. Contoh : Terdapat ketentuan "barangsiapa mencuri, maka harus dihukum". Maka bila tidak terjadi peristiwa pencurian maka tidaklah ada akibat hukum.
Hak keluarga ialah hak-hak yang timbul dari hubungan keluarga, terutama kekuasaan material yakni kekuasaan suami atas isterinya[32], kekuasaan orangtua, perwalian dan pengampuan.
Hah-hak mengenai kekayaan ialah hak-hak yang menpunyai nilai kekayaan. Hak-hak kebendaan ialah hak-hak harta benda yang memberikan kekuasaan langsung[33] atas suatu benda.
2.4 Norma-norma
2.4.1 Hakikat Norma, Kebiasaan, Adat-Istiadat Dan Peraturan Dalam Masyarakat
Manusia, Masyarakat, dan Ketertiban
Manusia dilahirkan dan hidup tidak terpisahkan satu sama lain, melainkan berkelompok. Hidup berkelompok ini merupakan kodrat manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Selain itu juga untuk mempertahankan hidupnya, baik terhadap bahaya dari dalam maupun yang datang dari luar. Setiap manusia akan terdorong melakukan berbagai usaha untuk menghindari atau melawan dan mengatasi bahaya-bahaya itu.
Dalam hidup berkelompok itu terjadilah interaksi antar manusia. Kita juga senantiasa mengadakaninteraksi dengan teman-teman kita, bukan? Interaksi yang kita lakukan pasti ada kepentingannya, sehingga bertemulah dua atau lebih kepentingan. Pertemuan kepentingan tersebut disebut “kontak“. Menurut Surojo Wignjodipuro, ada dua macam kontak, yaitu :       
  1. Kontak yang menyenangkan, yaitu jika kepentingan-kepentingan yang bertemu saling memenuhi. Misalnya, penjual bertemu dengan pembeli
  2. Kontak yang tidak menyenangkan, yaitu jika kepentingan-kepentingan yang bertemu bersaingan atau berlawanan. Misalnya, pelamar yang bertemu dengan pelamar yang lain, pemilik barang bertemu dengan pencuri.

Mengingat banyaknya kepentingan, terlebih kepentingan antar pribadi, tidak mustahil terjadi konflik antar sesama manusia, karena kepentingannya saling bertentangan. Agar kepentingan pribadi tidak terganggu dan setiap orang merasa merasa aman, maka setiap bentuk gangguan terhadap kepentingan harus dicegah. Manusia selalu berusaha agar tatanan masyarakat dalam keadaan tertib, aman, dan damai, yang menjamin kelangsungan hidupnya. Sebagai manusia yang menuntut jaminan kelangsungan hidupnya, harus ingat pula bahwa manusia adalah mahluk sosial[34]. Menurut Aristoteles, manusia itu adalah Zoon Politikon, yang dijelaskan lebih lanjut oleh Hans Kelsen “man is a social and politcal being” artinya manusia itu adalah mahluk sosial yang dikodratkan hidup dalam kebersamaan dengan sesamanya dalam masyarakat, dan mahluk yang terbawa oleh kodrat sebagai mahluk sosial itu selalu berorganisasi. Kehidupan dalam kebersamaan (ko-eksistensi) berarti adanya hubungan antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Hubungan yang dimaksud dengan hubungan sosial (social relation) atau relasi sosial. Yang dimaksud hubungan sosial adalah hubungan antar subjek yang saling menyadari kehadirannya masing-masing. Dalam hubungan sosial itu selalu terjadi interaksi social yang mewujudkan jaringan relasi-relasi sosial (a web of social relationship) yang disebut sebagai masyarakat. Dinamika kehidupan masyarakat menuntut cara berperilaku antara satu dengan yang lainnya untuk mencapai suatu ketertiban.
Ketertiban didukung oleh tatanan yang mempunyai sifat berlain-lainan karena norma-norma yang mendukung masing-masing tatanan mempunyai sifat yang tidak sama. Oleh karena itu, dalam masyarakat yang teratur setiap manusia sebagai anggota masyarakat harus memperhatikan norma atau kaidah, atau peraturan hidup yang ada dan hidup dalam masyarakat.
2.4.2 Pengertian Norma, Kebiasaan, Adat-istiadat dan Peraturan
Setiap individu dalam kehidupan sehari-hari melakukan interaksi dengan individu atau kelompok lainnya. Interaksi sosial mereka juga senantiasa didasari oleh adat dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Misalnya interaksi sosial di dalam lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat dan lain sebagainya.
Masyarakat yang menginginkan hidup aman, tentram dan damai tanpa gangguan, maka bagi tiap manusia perlu menjadi pedoman bagi segala tingkah laku manusia dalam pergaulan hidup, sehingga kepentingan masing-masing dapat terpelihara dan terjamin. Setiap anggota masyarakat mengetahui hak dan kewajiban masing-masing. Tata itu lazim disebut kaidah (berasal dari bahasa Arab) atau
norma (berasal dari bahasa Latin) atau ukuran-ukuran.
Norma-norma itu mempunyai dua macam isi, dan menurut isinya berwujud: perintah dan larangan. Apakah yang dimaksud perintah dan larangan menurut isi norma tersebut? Perintah merupakan kewajiban bagi seseorang untuk berbuat sesuatu oleh karena akibat-akibatnya dipandang baik. Sedangkan larangan merupakan kewajiban bagi seseorang untuk tidak berbuat sesuatu oleh karena akibat-akibatnya dipandang tidak baik[35]. Ada bermacam-macam norma yang berlaku di masyarakat. Macam-macam norma yang telah dikenal luas ada empat, yaitu:
Norma Agama ialah peraturan hidup yang harus diterima manusia sebagai perintah-perintah, larangan-larangan dan ajaran-ajaran yang bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa. Pelanggaran terhadap norma ini akan mendapat hukuman dari Tuhan Yang Maha Esa berupa “siksa” kelak di akhirat. Contoh norma agama ini diantaranya ialah:
  1. “Kamu dilarang membunuh”;
  2.  “Kamu dilarang berzina”;
  3. “Kamu harus patuh kepada orang tua”;
  4. “Kamu harus beribadah”;
  5. “Kamu jangan menipu”;

“Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.”
(QS. Al-Israa’ ayat 32)
Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar[853]. dan barangsiapa dibunuh secara zalim, Maka Sesungguhnya kami Telah memberi kekuasaan[854] kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan.
( QS. Al-Israa’ ayat 33)
Adapun pegangan untuk berbuat kirti, ialah jangan durhaka terhadap sahabat. Durhaka ialah menginginkan kecelakaan (kematiannya). Jangn durhaka terhadap orang yang dipercaya kepada dirimu. Jangan juga durhaka terhadap yang memberi penghidupan padamu. Pun jangan durhaka terhadap orang yang bersewaka (meminta perlindungan) padamu, karena KARTAGHNA (pengkhianatan) namanya dosa yang demikian, tak akan menemuka kebahagiaan buat selama-lamanya
(Sloka 327 Sarasamucchaya)
Norma Kesusilaanialah peraturan hidup yang berasal dari suara hati sanubari manusia[36]. Pelanggaran norma kesusilaan ialah pelanggaran perasaan yang berakibat penyesalan. Norma kesusilaan bersifat umum dan universal, dapat diterima oleh seluruh umat manusia. Contoh norma ini diantaranya ialah
  1. “Kamu tidak boleh mencuri milik orang lain”;
  2. “Kamu harus berlaku jujur”;
  3.  “Kamu harus berbuat baik terhadap sesama manusia”;
  4.  “Kamu dilarang membunuh sesama manusia”;

Norma Kesopananialah norma yang timbul dan diadakan oleh masyarakat itu sendiri untuk mengatur pergaulan sehingga masing-masing anggota masyarakat saling hormat menghormati. Akibat dari pelanggaran terhadap norma ini ialah dicela sesamanya, karena sumber norma ini adalah keyakinan masyarakat yang bersangkutan itu sendiri.
Hakikat norma kesopanan adalah kepantasan, kepatutan, atau kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. Norma kesopanan sering disebut sopan santun, tata krama atau adat istiadat.
Norma kesopanan tidak berlaku bagi seluruh masyarakat dunia, melainkan bersifat khusus dan setempat (regional) dan hanya berlaku bagi segolongan masyarakat tertentu saja. Apa yang dianggap sopan bagi segolongan masyarakat, mungkin bagi masyarakat lain tidak demikian. Contoh norma ini diantaranya ialah :
  1. “Berilah tempat terlebih dahulu kepada wanita di dalam kereta api, bus dan lain-lain, terutama wanita yang tua, atau hamil;
  2. “Jangan makan sambil berbicara”;
  3. “Janganlah meludah di lantai atau di sembarang tempat”;
  4.  “Orang muda harus menghormati orang yang lebih tua”;

Kebiasaan merupakan norma yang keberadaannya dalam masyarakat diterima sebagai aturan yang mengikat walaupun tidak ditetapkan oleh pemerintah. Kebiasaan adalah tingkah laku dalam masyarakat yang dilakukan berulang-ulang mengenai suatu hal yang sama, yang dianggap sebagai aturan hidup . Kebiasaan dalam masyarakat sering disamakan dengan adat istiadat.
Adat istiadat adalah kebiasaan-kebiasaan sosial yang sejak lama ada dalam masyarakat dengan maksud mengatur tata tertib. Ada pula yang menganggap adat istiadat sebagai peraturan sopan santun yang turun temurun. Pada umumnya adat istiadat merupakan tradisi. Adat bersumber pada sesuatu yang suci (sakral) dan berhubungan dengan tradisi rakyat yang telah turun-temurun, sedangkan kebiasaan tidak merupakan tradisi rakyat.
Norma Hukum ialah peraturan-peraturan yang timbul dan dibuat oleh lembaga kekuasaan negara. Isinya mengikat setiap orang dan pelaksanaanya dapat dipertahankan dengan segala paksaan oleh alat-alat negara, sumbernya bisa berupa peraturan perundang-undangan, yurisprudensi[37], kebiasaan, doktrin, dan agama. Keistimewaan norma hukum terletak pada sifatnya yang memaksa, sanksinya berupa ancaman hukuman[38]. Penataan dan sanksi terhadap pelanggaran peraturan-peraturan hukum bersifat heteronom, artinya dapat dipaksakan oleh kekuasaan dari luar, yaitu kekuasaan negara. Contoh norma ini diantaranya ialah :
  1. “Barang siapa dengan sengaja menghilangkan jiwa/nyawa orang lain, dihukum karena membunuh[39]dengan hukuman setingi-tingginya 15 tahun”;
  2. “Orang yang ingkar janji suatu perikatan yang telah diadakan, diwajibkan mengganti kerugian”, misalnya jual beli;
  3. “Dilarang mengganggu ketertiban umum”;

Hukum biasanya dituangkan dalam bentuk peraturan yang tertulis, atau disebut juga perundang-undangan. Perundang-undangan baik yang sifatnya nasional maupun peraturan daerah dibuat oleh lembaga formal yang diberi kewenangan untuk membuatnya.Oleh karena itu,norma hukum sangat mengikat bagi warga negara.
2.4.3 Hubungan Antar-Norma
Kehidupan manusia dalam bermasyarakat, selain diatur oleh hukum juga diatur oleh norma-norma agama, kesusilaan, dan kesopanan, serta kaidah-kaidah lainnya. Kaidah-kaidah sosial itu mengikat dalam arti dipatuhi oleh anggota masyarakat di mana kaidah itu berlaku. Hubungan antara hukum dan kaidah-kaidah sosial lainnya itu saling mengisi. Artinya kaidah sosial mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat dalam hal-hal hukum tidak mengaturnya. Selain saling mengisi, juga saling memperkuat. Suatu kaidah hukum, misalnya “kamu tidak boleh membunuh” diperkuat oleh kaidah sosial lainnya. Kaidah agama, kesusilaan, dan adat juga berisi suruhan yang sama.
Dengan demikian, tanpa adanya kaidah hukum pun dalam masyarakat sudah ada larangan untuk membunuh sesamanya. Hal yang sama juga berlaku untuk “pencurian”, “penipuan”, dan lain-lain pelanggaran hukum. Hubungan antara norma agama, kesusilaan, kesopanan dan hukum yang tidak dapat dipisahkan itu dibedakan karena masing-masing memiliki sumber yang berlainan. Norma Agama sumbernya kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Norma kesusilaan sumbernya suara hati (insan kamil). Norma kesopanan sumbernya keyakinan masyarakat yang bersangkutan dan norma hukum sumbernya peraturan perundang-undangan.
Kaedah Kepercayaan
Kaedah Kesusilaan
Kaedah Sopan santun
Kaedah Hukum
Tujuan
Umat manusia; penyempurnaan manusia; jangan sampai manusia jahat
Pembuatnya yang konkrit; ketertiban masyarakat; jangan sampai ada korban
Isi
ditujukan kepada sikap batin
Ditujukan kepada sikap lahir
Asal Usul
Dari Tuhan
Dari diriri sendiri
Kekuasaan luar yang memaksa
Sanksi
Dari tuhan
Dari diri sendiri
Dari masyarakat secara tak resmi
Dari masyarakat secara resmi
Daya Kerja
Membebani kewajiban
Membebani kewajiban
Membebani kewajiban
Membebeni kewajiban dan memberikan hak


[38] Namun ada kriteria yang dapat dibenarkan. Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. 2008. Mengenal Hukum Suatu Pengantar. Yogyakarta: Liberty. hal. 24

BAB III
PENUTUP

Kesimpulan
Hukum merupakan sesuatu yang tidak bisa lepas dari kehidupan baik individu maupun masyarakat, dimana ada masyarakat disana ada hukum. Hukum mengatur kepentingan hidup bermasyarakat baik secara lahiriah maupun secara batiniah.
Subyek hukum adalah pelaku hukum yaitu persoon (orang) dan racth persoon (badan hukum), sedangkan obyek hukum adalah segala sesuatu yang dapat menjadi hak subyek hukum atau bisa disebut dengan benda
Tatanan yang dicptakan oleh hukum itu baru menjadi kenyataan apabila kepada subyek hukum diberi hak dan kewajiban. Setiap hubungn hukum yang diciptakan oleh hukum selalu mempunyai dua segi yang isinya di satu pihak hak, sedang di pihak lain adalah kewajiban. Tidak ada hak tanpa kewajiban, dan sebaliknya tidak kewajiban tanpa hak.
Didalam kehidupan bermasyarakat ada empat kaidah atau norma yang mengatur hubungan sosial yaitu, norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum.
                                                                    






                                                                      DAFTAR PUSTAKA

Mertokusumo, Sudikno. 2008. Mengenal Hukum suatu pengantar.Yogyakarta: Liberty
Drs. C.S.T. Kansil. 1983.Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Jakarta: PN Balai Pustaka
Mahfiana, Layyin. 2005.Ilmu Hukum.Ponorogo: Stain Press
Syarifin, Pipin. 1999.PIH Pengantar Ilmu Hukum Untuk Fakultas Syari’ah, Komponen MKDK. Bandung: CV Pustaka Setia
L.J. Van Apeldoorn. 2001. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: PT Pradya Paramita
KUH Perdata Burgerlijk wetboek Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Pustaka Mahardika
Soesilo, R. 1983.Kitab undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal.Bogor: Politeia
Wikipedia. 2006.Lahirnya Hukum.http://id.wikipedia.org/wiki/LahirnyaHukum. Diakses pada tanggal 15 Oktober 2011 pukul 17.22 WIB
Sutiyoso, Bambang. 2009. Hak dan Kewajiban.http://belajarhukumindonesia.blogspot.com/2010/02/hak-dan-kewajiban.html. Diakses pada tanggal 14 Oktober 2011 pukul 01.12 WIB
Sutiyoso, Bambang. 2009. Kaidah Hukum dan Lainnya.http://belajarhukumindonesia.blogspot.com/2010/02/Kaidah hukum dan lainnya.html. Diakses pada tanggal 14 Oktober 2011 pukul 01.17 WIB
Sutiyoso, Bambang. 2009. Subyek-obyek Hukumhttp://belajarhukumindonesia.blogspot.com/2010/02/Subyek-obyek Hukum.html. Diakses pada tanggal 14 Oktober 2011 pukul 01.22 WIB.

[1] Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta,pengantar ilmu hukum (Bandung: Alumni,2000), hal 12
[2] .Menurut Mahmassani,Madani berarti mahluk yang tidak bias hidup menyendiri.ini sifatnya umum tanpa terkecuali, baik manusia yang sudah maju maupun yang masih primitive. Hidup bersama dalam masanya dan tolong menolong serta gantung menggantungkan satu dengan yang lainnya. Baca: Sobi Mhmassani, Falsafah at-Tasyri’ fi al-islam,Alih bahasa: Ahmad sudjono,(Bandung: al-Ma’arif,1976) hal.24-25
[3].R. Soeroso, pengantar ilmu hukum, (Jakarta Sinar Grafika,1993), hlm. 215
[4] Satjipto Raharjo, Ilmu, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996)
[5] Siswo Wiratmo, Pengantar, (Yogyakarta: Perpustakaan FH.UII,1990) hal. 8-9
[6] Budi Ruhiatudin,S.H.,M.Hum, Pengantar Ilmu Hukum, (Yogyakarta,2009), hal.11
[7] Drs.C.S.T. Kansil, S.H. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai pustaka, Hal:85
[8] Drs.C.S.T. Kansil, S.H. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai pustaka, Hal:87
[9] Sudikno Mertokusumo, mengenal hukum (suatu pengantar), (Yogyakarta: Liberty,1991) hal. 4.
[10] Budi Ruhiatudin,S.H.,M.Hum, Pengantar Ilmu Hukum, (Yogyakarta,2009), hal.13-15
[11] Surojo Wingjodipuro,S.H. Peengantar Ilmu Hukum, Gunung Agung, Jakarta 1982. Hal.15
[12] Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, S.H., Ilmu Hukum, Cet. 6, 2006, hal.133
[13] Surojo Wingjodipuro,S.H. Peengantar Ilmu Hukum, Gunung Agung, Jakarta 1982. Hal.16
[14] Manusia bukan saja sebagai mahluk sosial melainkan mempunyai dua kedudukan (monodualisme), disatu sisi memjadi mahluk individu dan di sisi lain menjadi mahluk sosial. Layyin mahfiana, S.H., M.Hum.2005. Ilmu Hukum. Ponorogo: Stain Press. Hal. 41
[15] Tujuan hukum menurut Van Apeldoorn. Drs. C.S.T. Kansil S.H. 1983. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia.Jakarta: PN Balai Pustaka hal. 40
[16] Teori Utilitis (Jeremy Bentham). Drs. C.S.T. Kansil S.H. 1983. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia.Jakarta: PN Balai Pustaka hal. 42
[17] Sudikno Mertokusumo. 2008.Mengenal Hukum Suatu pengantar. Yogyakarta: liberty. Bab 1 hal. 1-4
[18] Kewenangan hukum ialah kecakapan untuk menjadi pendukung (subyek) hukum.
Kewenangan hukum ialah sifat yang diberikan oleh hukum obyektif dan hanya dimiliki oleh mereka. Prof. Dr. Mr. L.J. Van Apeldoorn. 2001.Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: PT Pradya Paramita. Hal. 191
[19] Diatur dalam KUH Perdata bab I pasal 2
[20] Diatur dalam KUH Perdata bab XVIII bagian 2 pasal 467, 468 dan 469.
[21] Diantaranya diatur dalam pasal 7 undang-undang perkawinan No. 1 th 1974, KUH Perdata bab IV pasal 29.
[22] Layyin Mahfiana, S.H., M.Hum. 2005.Ilmu Hukum. Ponorogo: Stain Press. Hal. 47-55
[23] Diatur pada pasal 499 KUH Perdata
[24] Diatur pada pasal 503 KUH Perdata
[25] Lihat pasal 509, 510, dan 511 KUH Perdata
[26] Lihat pasal 506-508 KUH Perdata
[27] Prof. Sudikno Mertokusumo, S.H. 2008. Mengenal Hukum suatu Pengantar.Yogyakarta: Liberty. Hal. 40
[28] Prof. Sudikno Mertokusumo, S.H. 2008. Mengenal Hukum suatu Pengantar.Yogyakarta: Liberty. Hal. 15-16. Sollen-sein
[29] Layyin Mahfiana, S.H., M.Hum. 2005.Ilmu Hukum. Ponorogo: Stain Press. hal. 65
[30] lihat buku Prof. Dr. L.J. Van Apeldoorn. 2001.Pengantar ilmu Hukum. Jakarta: Pradya Paramita. hal. 202
[31] lihat KUH perdata pasal 1406-1408
[32] KUH Perdata pasal 160 dsb. dan 195.
[33] lihat buku Prof. Dr. L.J. Van Apeldoorn. 2001.Pengantar ilmu Hukum. Jakarta: Pradya Paramita. hal. 202-205
[34] Lihat buku Pipin Syarifin, S.H. 1999. PIH Pengantar Ilmu Hukum Untuk Fakulas Syari’ah. Komponen MKDK. Bandung: CV Pustaka Setia. hal. 40 beberapa menurut Elwood,P.J.Bouman dan aristoteles
[35] lihat Kamus-PKN oleh Asefts63.wordpress.com. hal. 22
[36] Drs. C.S.T.Kansil, S.H. 1983. Pengantar Ilu hukum dan Tata Hukum Indoesia. Jakarta: PN Balai Pustaka. hal. 84
[37] Putri Susanti. Kamus Istilah Hukum. 1. Ilmu dan penerapan prinsip undang-undang dan peradilan; 2. Himpunan putusan majelis hakim. hal. 38

0 komentar: